Tawaran investasi senilai $100 juta (sekitar Rp 1,56 triliun) dari Apple dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan, ujar pejabat tinggi pemerintah Indonesia, menandakan bahwa Jakarta ingin melanjutkan negosiasi sebelum mencabut larangan penjualan iPhone 16 di dalam negeri.
Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, nilai investasi yang diajukan Apple jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang mereka tanamkan di negara lain. Contohnya, Apple telah menggelontorkan lebih dari Rp 244 triliun untuk fasilitas manufaktur di Vietnam, meski pasar mereka di sana hanya sekitar 1,5 juta unit. Sebaliknya, Apple baru menginvestasikan sekitar Rp 1,5 triliun di Indonesia, khususnya untuk akademi pengembang, meskipun penjualan mereka di Indonesia mencapai 2,5 juta unit.
Komentar terbaru ini menunjukkan tantangan tambahan bagi Apple dalam upaya mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia, pasar terbesar di Asia Tenggara. Menurut Kartasasmita, pesaing Apple seperti Samsung dan Xiaomi telah menanamkan investasi besar-besaran di Indonesia, masing-masing sebesar Rp 8 triliun dan Rp 55 triliun, untuk membangun fasilitas manufaktur di dalam negeri.
“Kami ingin Apple kembali berbisnis di sini, tetapi harus ada solusi yang adil,” kata Kartasasmita. Pemerintah Indonesia memblokir penjualan iPhone 16 karena Apple dinilai belum memenuhi syarat kandungan lokal untuk smartphone dan tablet.
Apple sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi Rp 1,7 triliun pada 2023, tetapi realisasinya masih kurang sekitar $10 juta (sekitar Rp 156 miliar), yang disebut Kartasasmita sebagai jumlah kecil, tetapi signifikan. Dalam upaya mencabut larangan penjualan, Apple menawarkan tambahan investasi $100 juta bulan ini, menurut laporan Bloomberg.
Pemerintah meminta Apple untuk melunasi kekurangan $10 juta dari komitmen investasi tahun lalu, menawarkan rencana investasi yang lebih besar untuk periode 2024-2026, dan mendirikan pabrik manufaktur di Indonesia, yang menjadi prioritas utama pemerintah.
Langkah keras pemerintah ini mencerminkan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perusahaan internasional meningkatkan manufaktur lokal, demi mendukung industri dalam negeri. Selain Apple, pemerintah juga memblokir penjualan ponsel Google Pixel karena alasan serupa terkait kurangnya investasi.
Tahun lalu, Indonesia juga mengatur agar fitur belanja TikTok milik ByteDance dipisahkan dari platform video untuk melindungi sektor ritel domestik dari barang murah buatan China.
Meskipun Apple bukan termasuk enam merek ponsel teratas di Indonesia, negara ini merupakan pasar potensial dengan populasi muda yang semakin melek teknologi. Dengan ekonomi senilai $1 triliun (sekitar Rp 15.644 triliun) dan lebih dari 350 juta ponsel aktif, jumlah perangkat bahkan melebihi populasi negara yang mencapai 270 juta jiwa, menurut data pemerintah.
